tag:blogger.com,1999:blog-77283844134773768002011-04-22T11:17:30.260+07:00WAKIL KETUA BALEG DPR-RI / ANGGOTA KOMISI I DPR-RIALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.comBlogger421100tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-86188045117108596042008-09-24T11:37:00.000+07:002008-09-24T11:48:31.546+07:00

MENYEMAI FITRAH MENJADI KEMENANGANDIRI, KELUARGA , MASYARAKAT, UMMAT & AKHIRATKhutbah Idul Fitri 1429 H / September 2008 di BSD SerpongDrs. H. Al Muzzammil Yusufالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمدالله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً لآإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه،

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-26828556837620741882008-07-15T08:06:00.001+07:002008-07-15T08:08:02.473+07:00

JAKARTA, RABU- Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Al Muzzammil Yusuf, Rabu (2/7), mengingatkan peran penting istri dalam pemberantasan korupsi. Ada persoalan sangat serius jika benar tuduhan penerimaan suap terhadap anggota DPR, Bulyan Royan (Fraksi Partai Bintang Reformasi), menyertakan istrinya.Jika Bulyan menerima uang ditemani istrinya atau istri Bulyan tahu bahwa suaminya

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-4655302254101563492008-06-16T09:13:00.001+07:002008-06-16T09:18:45.445+07:00

oleh: Almuzzammil YusufWakil Ketua Baleg DPR-RIAnggota Komisi I DPR RI dari FPKSReaksi akhir-akhir ini atas tudingan suap kepada PM Israel Ehud Olmert menyeruak di ranah politik dan partai politik di negara Yahudi itu. Reaksi keras ini bahkan kemungkinan akan membuat Olmert jatuh dari orbit panggung politik semakin dekat. Terlebih-lebih tuntutan mundur dan pencabutan mandat Olmert tidak hanya

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-59945284155986781422008-06-16T09:02:00.002+07:002008-06-16T09:05:04.221+07:00

Makna 14 Mei bagi Bangsa IndonesiaOleh Almuzzammil YusufAnggota Komisi I DPPRI, FPKSKetua Departemen Polhankam DPP PKSPada bulan ini tepatnya tanggal 14, bangsa Palestina memperingati 60 tahun berada di bawah pendudukan bangsa Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Ada beberapa pelajaran yang dapat bangsa ini ambil atas kemampuan bangsa Palestina bertahan di hadapan kekuatan hegemoni kekuasaan

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-82086739867986806682008-06-16T08:52:00.001+07:002008-06-16T08:56:54.727+07:00

Isu dana asing ke capres sudah beredar semenjak Pilpres 2004.JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, mengatakan dana dari luar negeri untuk kampanye sudah tegas dilarang. Bahkan, katanya, dasarnya pelarangan itu selama ini sudah ada di dalam UU Partai Politik.''Tidak boleh (dana asing pemilu). Dilarang keras,'' kata Putu, di Jakarta, Kamis (12/6). Namun, lanjut Putu,

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-4313228498222926312008-05-19T14:52:00.001+07:002008-05-19T14:57:08.990+07:00

DPR-RI (19/5). Anggota Pansus RUU Pilpres DPR-RI Almuzzammil Yusuf (F-PKS) membantah dirinya ikut serta dalam kunjungan kerja Tim Pansus RUU Pilpres ke Argentina saat menanggapi berita di berbagai media bahwa dirinya ikut serta dalam kunjungan tersebut di DPR-RI, Jakarta, Senin (19/5).Ia juga meminta kepada media yang telah memuat namanya ikut serta dalam kunjungan ke Argentina agar meralat

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-89498071288241676462008-04-15T10:17:00.000+07:002008-04-15T10:21:34.369+07:00

Pelapor Tak Akan Kena Pasal PidanaSelasa, 15 April 2008 | 01:08 WIB Jakarta, Kompas - Hanya empat partai politik yang telah melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari keempat partai politik yang melapor ke komisi itu, hanya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS saja yang rajin melaporkan gratifikasi yang diterima kadernya.Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-39170465892500665722008-04-02T09:05:00.000+07:002008-04-02T09:07:07.031+07:00

by : Dezy Rosalia PiriPresiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah melarang penayangan film Fitna produksi politikus ekstrim Belanda Geert Wilders di Indonesia. Pemerintah juga mencegah tangkal Geert Wilders masuk ke Indonesia mulai 31 Maret 2008. Presiden menegaskan sikap dan langkah pemerintah menyikapi film Fitna guna mencegah gangguan terhadap kerukunan antarumat beragama di

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-67960640292641836562008-03-05T10:57:00.001+07:002008-03-05T11:01:25.094+07:00

Jakarta-RoL-- Kaukus Parlestina DPR RI mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Palestina pada Kamis (27/2) hingga Senin (3/3) yang menewaskan 120 orang dan 200 lainnya menderita luka-luka.Dalam pernyataan sikap di Gedung DPR/MPR Jakarta, Selasa, Kaukus Palestina DPR RI mengemukakan, tindakan Israel itu merupakan aksi terbesar pasca-Perang Arab tahun 1967.Pernyatan disampaikan dan ditandatangani

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-82808015562727240952008-03-05T07:36:00.003+07:002008-03-05T11:06:26.987+07:00

Iqbal Fadil - detikcomJakarta - Kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina terus menjadi perhatian anggota DPR. Sejumlah wakil rakyat berunjuk rasa mengutuk perbuatan Israel dan meminta dunia segera menghentikan aksi tersebut.Sambil membawa foto-foto dan poster bergambar korban kekerasan Israel, anggota DPR yang tergabung dalam Kaukus Palestina itu mendengarkan pernyataan sikap yang dibacakan

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-39557237185920054312008-02-27T09:42:00.001+07:002008-02-27T09:42:46.235+07:00

Rabu, 27 Peb 08 01:07 WIB (Eramuslim.com)Pemerintah Indonesia diminta dapat mempelajari dengan sunguh-sungguh tentang tawaran untuk enam pesawat tempur F-16 jenis terbaru buatan AS. Apabila ada kepentingan yang akan merugikan Indonesia dimasa datang, pemerintah harus berani tegas menolaknya."Jika di balik bantuan itu ada kepentingan, pemerintah harus punya sikap, harus berani. Lagipula, jika ada

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-37592971842459147802008-02-27T09:37:00.000+07:002008-02-27T09:39:15.859+07:00

LegislatifJakarta | Rabu, 13 Feb 2008 (Jurnal Nasional)ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Muzzammil Yusuf, Selasa (12/2) menegaskan, aksi-aksi pihak asing atau luar negeri yang mengancam situasi dalam negeri perlu diwaspadai. Karena kondisi anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sangat terbatas dan juga eskalasi politik dalam negeri yang akan meningkat menjelang Pemilihan

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-42664585363940159502008-02-27T09:35:00.000+07:002008-02-27T09:36:49.387+07:00

LegislatifJakarta | Sabtu, 09 Feb 2008 (Jurnal Nasional)ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Al Muzzammil Yusuf menilai, di satu sisi Asean Charter yang ditandatangani 10 pimpinan negara Asean merupakan kemajuan, dengan adanya basis ikatan hukum atau legal base antar sesama anggotanya. Tapi pada saat yang sama, ia memunculkan persoalan ketatanegaraan di Indonesia. Pasalnya, ungkap

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-88339939523686051782008-02-27T09:34:00.000+07:002008-02-27T09:35:18.018+07:00

LegislatifJakarta | Sabtu, 09 Feb 2008 (Jurnal Nasional)KEPALA Staf Angkatan Laut (KSAL) Sumardjono harus mengoptimalkan upaya-upaya penegakan hukum yang menjadi wilayah tanggung jawabnya, untuk mengurangi kerugian negara akibat tindakan kejahatan yang nilainya sangat besar. Penyelamatan dana yang signifikan hasil penegakan hukum bisa diajukan untuk memperkuat anggaran Tentara Nasional Indonesia

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-17170473141410678592008-02-27T09:33:00.000+07:002008-02-27T09:34:20.606+07:00

BUNTUT INSIDEN RMSSenin, 02 Juli 2007, 12:27:36 WIBLaporan: Dzikry Subhanie Jakarta, Rakyat Merdeka. Komisi III DPR mengusulkan rapat gabungan antara Komisi I dan III DPR untuk memanggil Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Raker gabungan ini untuk menyikapi penyusupan puluhan simpatisan Republik Maluku Selatan (RMS) di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat pekan lalu.

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-46332882972581994072008-02-27T09:32:00.000+07:002008-02-27T09:33:39.027+07:00

SUAP IRAWADY JOENOESKamis, 27 September 2007, 11:53:34 WIBLaporan: Dzikry Subhanie Jakarta, myRMnews. Berita tentang anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat menerima suap Rp 3,7 miliar sungguh mengejutkan. "Ini seperti petir di siang bolong," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf kepada myRMnews.com, semalam

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-4291491902836715812008-02-27T09:31:00.000+07:002008-02-27T09:32:26.513+07:00

Jumat, 21 Desember 2007, 08:09:18 WIB myRMnews. Direktur Eksekutif Centre for Elec­toral Reform (Centro) Hadar Navis Gumay berpendapat tidak adanya persyaratan dukungan rakyat untuk anggota DPD lama yang ingin maju kembali di 2009 adalah suatu yang tidak biasa. “Kalau RUU itu disahkan saya kira tidak apa-apa dan tidak menjadi masalah yang penting prak­tiknya bisa dipastikan,” katanya. Lanjut

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-12452092919200075042008-02-27T09:30:00.000+07:002008-02-27T09:31:32.058+07:00

Sabtu, 24 November 2007, 07:09:38 WIB myRMnews. Jika usulan Badan Usaha Milik Partai (BUMP) dalam RUU Partai Politik diterima oleh DPR, dikhawatirkan akan terjadi kong­kalikong antara partai politik dan pemerintah. Disinyalir akan muncul praktik korupsi baru.“Ide tentang BUMP dalam RUU Partai Politik tidak logis dan kontekstual, maka sebaiknya dihentikan. Karena jika sampai disahkan akan memicu

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-51965071870644383462008-02-27T09:29:00.000+07:002008-02-27T09:30:27.434+07:00

Jumat, 05 Oktober 2007, 06:57:02 WIB myRMnews. Fraksi PKS meminta Pansus Pemilu mengkaji secara mendalam gagasan Fraksi Partai Demokrat untuk membuat daerah pemilihan (da­pil) luar negeri pada Pemilu anggota DPR 2009.Dengan demikian, suara pemilu WNI di luar negeri nanti tidak digabung dengan DKI Jakarta, tapi disatukan dalam suara dapil WNI luar negeri. Demikian dikatakan anggota Pansus RUU

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-31295175460897701552008-02-27T09:28:00.000+07:002008-02-27T09:29:22.199+07:00

Kamis, 22 November 2007, 06:30:42 WIB myRMnews. DPR menolak mentah-mentah permintaan Polri agar mendapat kursi gratis di parlemen.Anggota Panja RUU Pemilu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Almuzzammil Yusuf mengatakan, usulan Polri itu ditolak oleh Panja RUU Pemilu karena bertentangan dengan UUD 1945. “Kan sudah jelas aturan mainnya. Pasal 30 ayat 4 jelas mengatakan bahwa Polri

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-16955209498231874452008-02-27T09:27:00.000+07:002008-02-27T09:28:17.593+07:00

Jumat, 21 September 2007, 06:26:04 WIB Jakarta, myRMnews. PP Muhammadiyah mengultimatum pemerintah dan DPR agar secepatnya mengesahkan RUU Pornografi yang sudah lama terkatung-katung. “Jangan sampai terbengkalai. Itu kalau kita ingin menegakkan moralitas,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Din curiga, jangan-jangan ada upaya

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-32454117324176496412008-02-27T09:26:00.000+07:002008-02-27T09:27:18.448+07:00

Selasa, 18 Desember 2007, 06:13:57 WIB Jakarta, myRMnews. Panitia pendaftar pemilih pada Pemilu 2009 diminta bersikap adil dan bekerja profesional. Jangan sampai ada pemilih yang tidak terdaftar lagi gara-gara kelalaian atau kesengajaan petugas pendaftar pemilih. Demikian dikatakan anggota Pansus RUU Pemilu Almuzzammil Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.“Karena selama ini kecurangan banyak

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-40710223099865748892008-02-27T09:25:00.000+07:002008-02-27T09:26:00.132+07:00

Kamis, 27 September 2007, 06:12:50 WIB myRMnews. Bekas narapidana dibolehkan menjadi calon anggota DPD pada pemilu legislatif 2009. Hal ini dilakukan untuk menghargai hak-hak politik warga negara yang telah melakukan pertobatan.“Kita harus menghormati hak-hak mantan napi untuk mengikuti pemilu legislatif. Tuhan saja Maha pemaaf, masak kita tidak mau memaafkan. Oleh karena itu F-PG mengusulkan

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-44942795627535928052008-02-27T09:24:00.001+07:002008-02-27T09:24:57.206+07:00

Minggu, 02 Desember 2007, 06:02:02 WIB myRMnews. Panja RUU Pemilu hampir me­nyepakati prasyarat dukungan publik kepada calon anggota Dewan Perwakilan Derah (DPD).“Prasyarat dukungan publik untuk calon anggota DPD tidak dikenakan kepada para anggota DPD yang sekarang telah terpilih, yang masing-masing provinsi berjumlah empat orang,” tegas anggota Pansus RUU Pemilu dari F-PKS Almuzzammil Yusuf

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-22145832756751005512008-02-27T09:22:00.000+07:002008-02-27T09:23:05.313+07:00

Rabu, 02 Januari 2008, 02:03:14 WIB Jakarta, myRMnews. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Golkar setuju pe­nerapan Parliamentary Threshold ((PT). Demikian dikatakan anggota Pansus RUU Pemilu dari F-PKS Almuzzammil Yusuf dan Ketua Pansus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, kemarin.“Kami setuju PT, tapi kalau PT diberlakukan, Electoral Threshold (ET) tak perlu

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-65117667062928250682008-02-27T09:10:00.001+07:002008-02-27T09:18:10.834+07:00

Politik / NasionalSelasa, 05 Februari 2008MARGAWATI RAHAYU SIMARMATA Kapolri Jenderal Sutanto dinilai minus dalam menjalani komunikasi dan koordinasi di internal Kabinet Indonesia Bersatu. INILAH.COM, Jakarta – Sudah 2 tahun 8 bulan Jenderal Sutanto jadi Kapolri. Lumayan lama. Hasilnya? Ada sejumlah prestasi, tentu. Tapi, ada juga sejumlah catatan minus. Ia, misalnya, termasuk bermasalah dalam

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-63123779006189543072008-01-29T14:13:00.000+07:002008-01-29T14:36:50.226+07:00

LegislatifSelasa, 29 Jan 2008MANTAN Presiden Soeharto merupakan orang besar yang memiliki jasa sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun, penguasa negeri selama 32 tahun ini juga tidak luput dari kesalahan yang dibuatnya selama menjadi presiden.Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Al Muzzammil Yusuf kepada Jurnal Nasional, Senin (28/1)."Yang terpenting, semoga bangsa

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-74638441081084444572008-01-04T11:02:00.000+07:002008-01-04T11:11:22.191+07:00

Republika - Sabtu, 22 Desember 2007Tak akan ada persoalan jika kalangan muslimah dibuatkan seragam TNI/Polri khusus.JAKARTA -- Anggota DPR dari lintas fraksi meminta jajaran TNI dan Polri segera menyiapkan seragam muslim untuk korps mereka. Sebab, sebagai lembaga negara, TNI dan Polri harus memberikan kesetaraan hak bagi semua warga negara, tak terkecuali muslimah yang ingin menjadi anggota TNI/

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-90343635254348245922007-10-31T08:51:00.000+07:002007-10-31T08:59:21.292+07:00

Khutbah Idul Fitri 1428 H“ MENJAGA FITRAH, MENEGAKKAN KEADILAN, DANMEWUJUDKAN KESEJAHTERAANUNTUK KEMASLAHATAN UMMAT & BANGSA ”Kejaksaan Agung RI, Sabtu – 13 Oktober 2007Disampaikan Oleh: Drs. Al Muzzzammil YusufWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI unsur FPKSالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمدالله أكبر

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-72858772182691429702007-10-02T07:53:00.000+07:002007-10-02T09:13:11.154+07:00

SINDO - Senin, 01/10/2007JAKARTA(SINDO) – Sebanyak 14 negara di wilayah Asia Pasifik sepakat untuk membentuk Undang-Undang (UU Pembela HAM /Human Rights Defender). Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan tahunan ke- 12 Forum Asia Pasifik untuk Hak Asasi Manusia (HAM) di Sydney,Australia, 24–27 September 2007.Negara di Asia Pasifik setuju jika UU tersebut diterapkan di semua negara, termasuk

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-54504215648650181142007-10-01T08:44:00.000+07:002007-10-01T08:47:50.371+07:00

Republika - Sabtu, 29 September 2007Baleg juga menentukan calon perseorangan harus menyerahkan dana 'titipan.'JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR sepakat untuk tidak menerapkan syarat dukungan hanya berdasar persentase baku 15 persen. Mereka sepakat untuk menerapkan syarat dukungan disesuaikan dengan kepadatan penduduk.Menindaklanjuti keputusan untuk melakukan revisi terbatas UU No 32/2004,

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-22191170828199624452007-09-28T10:13:00.000+07:002007-09-28T10:16:27.700+07:00

Seputar Indonesia, Kamis - 27/09/2007JAKARTA (SINDO) – Anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dari Direktur PT Persada Sembada Freddy Santoso dalam pengadaan tanah Gedung KY.Sesaat setelah ditangkap, Irawady langsung dibawa ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan. Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-34919363782269143992007-09-28T09:32:00.000+07:002007-09-28T09:58:52.425+07:00

Rakyat Merdeka, Kamis - 27 September 2007Jakarta, myRMnews. Berita tentang anggota Komisi Yudisial (KY) Irawady Joenoes tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat menerima suap Rp. 3,7 miliar sungguh mengejutkan."Ini seperti petir di siang bolong," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf kepada myRMnews.com, semalam (Rabu, 26/9).Kata Muzzammil, kejadian ini

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-81215596963568582272007-09-26T11:41:00.000+07:002007-09-26T12:15:26.819+07:00

Republika - Selasa, 25 September 2007PBR, PBB, PPDK, dan PDS terancam tidak bisa ikut Pemilu 2009.JAKARTA -- Syarat electoral threshold (ET) yang harus dipenuhi partai politik (parpol) di Pemilu 2009 adalah tiga persen. Sejumlah partai yang tidak mencapai angka itu, seperti Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Bulan Bintang (PBB), maupun Partai Damai Sejahtera (PDS), akan mengupayakan adanya

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-58166605818565137642007-09-25T10:22:00.000+07:002007-09-25T10:26:10.524+07:00

22/09/2007 17:21 WIBHestiana Dharmastuti - detikcomJakarta - Perdamaian BPK dan MA perlu ditindaklanjuti dengan langkah konkret. BPK harus segera mengaudit biaya perkara perdata yang menumpuk di MA."Saya menyambut baik, MA akhirnya bersedia diaudit BPK," kata anggota Komisi III DPR Yassona H Laoly kepada detikcom, Sabtu (22/9/2007).Menurut dia, BPK harus segera mengaudit MA. "Jangan hanya

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-40162668898169805792007-09-18T07:25:00.000+07:002007-09-18T07:27:18.408+07:00

JURNAL NASIONAL - Senin, 17 Sep 2007PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan adanya calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak mempermasalahkan apakah calon tersebut berasal dari kalangan partai politik (parpol) atau nonparpol. Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Al Muzzammil Yusuf kepada Jurnal Nasional, kemarin.Menurut

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-49549606619931514642007-09-18T07:17:00.000+07:002007-09-18T07:21:31.554+07:00

Sumber: Kompas, Sabtu 15 Sept 2007.Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tidak hanya berpidato mengimbau semua pihak untuk berani menolak pemekaran daerah. Presiden perlu melakukan aksi konkret dan tegas untuk mengerem pemekaran yang makin tak terkendali.Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah (1999-2000) Ryaas Rasyid mengemukakan pandangan itu, Jumat (14/9)."Saat pidato 23

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-14334395868469026942007-09-12T14:33:00.000+07:002007-09-12T14:52:57.909+07:00

Sumber: Jurnal Nasional, Jum'at - 7 September 2007.FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengusulkan agar surat suara dalam pemilihan umum (pemilu) berwarna hitam putih atau tak berwarna. Usulan tersebut disampaikan sebagai bagian dalam Daftar Inventarisasi Masalah yang akan diusulkan Fraksi PKS untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang sedang

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-91524328241375962482007-09-12T12:23:00.000+07:002007-09-12T12:30:45.398+07:00

Sumber : Jurnal Nasional, Rabu - 5 September 2007.Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Al Muzzammil Yusuf menyarankan agar Baleg DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi para pakar untuk merumuskan pesyaratan bagi calon independen mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).Saat ini, Baleg ditugaskan untuk melakukan harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-5795391359102083362007-09-12T11:40:00.000+07:002007-09-12T11:47:38.961+07:00

Sumber: Jurnal Nasional, Rabu - 12 September 2007."PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang," demikian bunyi butir 10 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).Namun PPATK merasa, kewenangan yang dimilikinya

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-42133912842771578282007-09-07T07:37:00.000+07:002007-09-11T14:10:54.749+07:00

Komisi III DPR-RI dalam sepekan terakhir ini sedang berpikir keras untuk menentukan sikap terhadap hasil seleksi calon anggota Komnas HAM. Beberapa tokoh LSM meminta agar DPR tidak melakukan politisasi terhadap hasil seleksi tersebut. Sebuah permintaan yang konstruktif dan patut dihormati. Tentu permintan itu bukan dimaksud agar Komnas HAM tidak boleh dievaluasi hasil kerjanya. Karena memang

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-7728384413477376800.post-13467183982356048462007-09-06T15:51:00.000+07:002007-09-11T14:09:09.753+07:00

Pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang membatalkan kewenangan KY untuk mengawasi perilaku hakim maka tinggallah satu tugas konstitusional saja yang diamanatkan kepada KY yaitu melakukan seleksi Hakim Agung.Berhasil tidaknya KY dalam merekrut calon Hakim Agung yang jujur, adil, profesional, anti suap, independen, mempunyai moralitas dan integritas yang tinggi menjadi satu-satunya ukuran

ALMUZZAMMIL YUSUFhttp://www.blogger.com/profile/18000315456545079677noreply@blogger.com0